MATARAM, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proses perbaikan diharapkan berjalan delapan bulan terhitung Agustus 2108 dan ditargetkan tuntas Maret 2019. Oleh karena itu, dukungan badan usaha milik negara dan pengusaha lokal serta sumber daya semasa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa saat ini harus dilipatgandakan.

”Kami tidak bicara yang lain selain percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Wapres kepada pers seusai memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan para bupati yang wilayahnya terdampak gempa, Minggu (4/11/2018), di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Lombok.

 
KOMPAS/KHAERUL ANWAR)

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan pers, Minggu (4/11/2018), seusai rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov NTB, di Kantor Gubernur NTB.

Untuk percepatan itu, Wapres mendorong keterlibatan BUMN dan pengusaha lokal menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah warga yang rusak dengan menyediakan bahan material yang dibutuhkan untuk rumah tahan gempa.

Belum maksimalnya ketersediaan bahan material dan wadah kelompok masyarakat (pokmas) dinilai menjadi kendala utama rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

“Ini kan sedang berjalan, sudah mulai pembangunan rumah-rumah. Ya intinya percepatan adalah penambahan aplikator (penyedia bahan bangunan) dan penambahan material seperti untuk kerangka-kerangka rumah,” ujar Wapres.

DOKUMENTASI KOPASGABPAD

Aparat TNi AD bersama warga membantu merobohkan dan mermbersihkan rumah terdampak gempa di Desa Dopang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Masyarakat juga diminta bergotong royong membangun rumah yang rusak dengan konsep gotong royong. Hal ini harus dilakukan masyarakat terdampak gempa karena pasukan TNI yang selama ini membantu akan kembali ditarik ke satuannya masing-masing. Kemudian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

”Pemerintah memberikan dana untuk beli bahan dan dikerjakan secara bersama lewat pokmas yang dibentuk. Kasihan tentara sudah hebat bekerja saat masa darurat, mau disuruh lagi untuk jadi tukang batu dan tukang kayu. Masyarakat harus siap, kecuali kalau mau tinggal seterusnya di tenda, ya, tidak apa-apa,” kata Wapres.

Menurut Panglima Komando Pos Komando Satuan Gabungan Terpadu Tahap (Pangkogasgabpad) Bencana Gempa Lombok Mayjen Madsuni, 2.670 personel TNI yang selama ini membantu tahap tanggap darurat dan rekonstruksi-rehabilitasi pascagempa ditarik secara kembali ke kesatuan masing-masing selama 7- 20 November 2018.

Penarikan 2.670 pasukan adalah bagian dari 3.137 orang dari tiga matra AD, AL, dan AU itu seiring berakhirnya masa tugas Kogasgabpad di NTB. Posko Kogasgabpad di Bandara Selaparang, Rembiga, Mataram dibubarkan.

Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gani Ghazali memberikan keterangan kepada pers seputar perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (4/11/2018).

Sementara itu, Gani Ghazali, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, untuk percepatan pembangunan rumah itu, perlu adanya tambahan aplikator yang saat ini berjumlah 23 aplikator, baik UMKM pengusaha lokal maupun BUMN. Penambahan aplikator ini menyusul target yang ditetapkan penyediaan panel dan bahan bangunan rumah instan sederhana sehat (Risha), sebanyak 400 unit panel sehari, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga selesai Maret 2019.

Perhitungannya, tiap Risha memerlukan 138 panel. Dari 75.000 rumah rusak berat, hanya sekitar 37.000 yang menggunakan model Risha, maka dengan produksi 400 panel sehari, 37.000 rumah itu bisa diselesaikan selama empat bulan-lima bulan. Saat ini baru dua unit Risha yang sudah ditempati masing-masing satu unit di Lombok Timur dan Lombok, sedangkan 40 lainnya dalam proses pembangunan, kata Gani Ghazali.