ANTARA/IDHAD ZAKARIA

Siswa kelas 1 sampai 6 mencium tangan Gurunya Apudin (kanan), saat hendak pulang sekolah, usai belajar bersama dalam satu ruang kelas, di SD Negeri Ujung Alang 1 Filial Bondan, Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Cilacap, Jateng, Kamis (8/2/2018). SD Negeri Filial yang hanya bisa ditempuh menggunakan perahu tersebut mempunyai hanya satu guru yang terpaksa mengajar kelas 1-6 secara bersama, karena jumlah murid yang sedikit serta keterbatasan ruang kelas, dan guru belum mendapat honor mengajar selama dua tahun.

 

Angka putus sekolah jenjang sekolah dasar didominasi oleh pelajar tingkat awal. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, putus sekolah masih terjadi di semua kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Meski demikian, seacra umum angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Indonesia telah berkurang hingga 81,84 persen.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah didominasi oleh pelajar yang baru memasuki bangku sekolah dasar, yaitu siswa kelas I. Terbatasnya jumlah sekolah yang dekat dengan pemukiman pada sejumlah daerah bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya putus sekolah.

Dominasi siswa baru dalam angka putus sekolah berlangsung selama empat tahun berturut-turut, sejak tahun ajaran 2014/2015 hingga 2017/2018. Pada jenjang SD, angka putus sekolah pada siswa baru tak pernah beranjak dari peringkat dua besar. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah yang didominasi oleh siswa tingkat akhir.

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang yang sama. Semakin tinggi angka putus sekolah, maka semakin tinggi pula tingkat putus sekolah pada jenjang tersebut.

Pada tahun ajaran 2014/2015, angka putus sekolah pada pelajar kelas I SD menduduki peringkat kedua tertinggi setelah pelajar kelas II. Angka putus sekolah pelajar kelas I SD mencapai skor 0,77 dengan jumlah pelajar putus sekolah sebesar 35.388 siswa. Sementara angka putus sekolah pada kelas II SD mencapai skor 0,93 dengan jumlah pelajar putus sekolah mencapai 36.516 siswa.

Pada tahun ajaran 2016/2017, kondisi tak beranjak banyak dimana ganti pelajar kelas I SD mendominasi angka putus sekolah. Pelajar kelas II SD menduduki peringkat kedua angka putus sekolah. Artinya, meski mengalami pergeseran angka putus sekolah masih didominasi oleh pelajar usia dini, yaitu kelas I dan kelas II SD.

Pada tahun ajaran 2017/2018, angka putus sekolah mulai bergeser lebih banyak, dimana didominasi oleh pelajar tingkat akhir dengan skor 0,23. Namun, pelajar kelas I SD ternyata masih menduduki peringkat kedua dengan angka putus sekolah tertinggi. Angka putus sekolah pada kelas I SD mencapai 0,15 dengan 6.277 siswa putus sekolah.

Warga menolong anak sekolah menyeberangi Sungai Alalak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Jumat (18/8/2017). Akses warga setempat terputus setelah Jembatan Mandastana yang selesai dibangun pada Februari 2016 tiba-tiba ambruk, Kamis (17/8), sekitar pukul 11.30 Wita. Ambruknya jembatan beton dengan panjang lebih kurang 100 meter itu mengakibatkan akses sekitar 2.000 warga dari tiga desa terputus.

Sebaran Wilayah

Menilik dari sebaran wilayah, putus sekolah jenjang sekolah dasar terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia. Belum ada daerah yang berhasil melepaskan diri dari persoalan putus sekolah. Senada dengan itu, putus sekolah pada siswa baru juga masih terjadi pada seluruh daerah.

Pada daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi seperti Jakarta pun, putus sekolah masih terjadi pada siswa baru jenjang pendidikan dasar. Pada tahun ajaran 2017/2018, jumlah siswa putus sekolah untuk kelas I SD di Jakarta mencapai 150 orang.

Selain Jakarta, putus sekolah pada tingkat SD juga terjadi di kota pelajar Yogyakarta yang pada tahun 2017 menduduki peringkat kedua IPM tertinggi di Indonesia. Pada tahun ajaran 2017/2018, angka putus sekolah tertinggi di Yogyakarta didominasi oleh pelajar kelas I SD, yaitu 0,10 dengan jumlah siswa putus sekolah mencapai 48 siswa.

Khusus untuk kategori siswa baru, pada tahun ajaran 2017/2018 angka putus sekolah terendah didominasi oleh daerah-daerah di bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Angka putus sekolah pada daerah ini nyaris mendekati titik nol, yaitu 0,04.

Faktor pengaruh

Jika kondisi putus sekolah itu dibandingkan dengan faktor ekonomi, ternyata tak relevan. Ketiga daerah dengan angka putus sekolah terendah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di atas rata-rata nasional tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Ekonomi Provinsi Maluku Utara bahkan tumbuh cukup jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu 7,67 persen.

Dengan demikian, ekonomi jelas bukan menjadi faktor determinan yang menyebabkan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar. Pasalnya, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi juga memiliki angka putus sekolah yang tinggi untuk jenjang sekolah dasar.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua mencapai 9,21 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen (2016). Namun, pada tahun yang sama, angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar di Papua menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Sejak tahun ajaran 2015/2016 hingga 2017/2018, Papua menjadi daerah dengan angka putus sekolah tertinggi jenjang pendidikan SD. Papua juga menjadi daerah dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia untuk siswa baru pada jenjang yang sama.

Angka putus sekolah berkontribusi pada angka capaian Indeks Pembangunan Manusia daerah setempat. Hal ini terlihat pula dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Papua. Selama empat tahun terakhir, IPM di Papua memang menjadi yang terendah di Indonesia. Pada tahun 2017 misalnya, IPM Papua tercatat sebesar 59,09 atau di bawah IPM nasional sebesar 70,81.

DANIAL ADE KURNIAWAN

Anak-anak berjalan menuju rumah setelah pulang sekolah di kawasan Distrik Asologema, Piramid, Wamena, Papua, Kamis (22/3/2018). Kurangnya sarana transportasi bagi para penduduk di Asologema membuat anak-anak harus berjalan dari rumah menuju sekolah yang berada di distrik Asologema sekitar 5 hingga 10 kilometer.

Keterbatasan Fasilitas

Tingginya angka putus sekolah pada pelajar usia dini tidak terlepas dari persebaran jumlah sekolah yang tidak merata. Semakin banyak daerah yang tidak memiliki sekolah dasar, maka akan semakin tinggi kecenderungan putus sekolah pada daerah tersebut.

Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 10.985 desa yang tidak memiliki sekolah dasar. Papua menjadi salah satu daerah dengan jumlah desa tanpa sekolah dasar tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata senada dengan tingginya angka putus sekolah pada daerah ini.

Pada tahun 2014, lebih dari 4.000 desa di Papua tidak memiliki sekolah dasar yang dekat dengan pemukiman. Menurut data BPS, 2.892 desa di Papua tidak memiliki sekolah dasar, sementara 1.679 desa memiliki sekolah dasar yang berjarak lebih dari tiga kilometer. Jarak tiga kilometer dengan topografi perbukitan dan sulitnya akses transportasi tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat di pedalaman Papua untuk mengakses pendidikan dasar.

Kebijakan tentang jarak antara desa dengan sekolah dasar sebelumnya telah diatur oleh pemerintah sejak tahun 2010, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Dalam aturan ini, setiap daerah harus memiliki sekolah dasar dengan jarak maksimal tiga kilometer dari permukiman permanen di daerah terpencil.

Pembangunan sekolah dasar pun dilakukan oleh pemerintah hingga tahun ajaran 2017/2018. Dalam kurun waktu empat tahun sejak tahun 2014, terdapat 731 sekolah dasar yang dibangun untuk mendekatkan fasilitas pendidikan dengan masyarakat.

Pembangunan sekolah dasar juga dilakukan di Papua. Pada kurun waktu tersebut, terdapat penambahan 151 Sekolah Dasar untuk mengejar kebutuhan.

Pembangunan sekolah dasar ini belakangan terbukti efektif menekan angka putus sekolah. Diiringi sejumlah program bantuan pendidikan lainnya, angka putus sekolah di Papua mampu berkurang hingga 48,69 persen selama empat tahun.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Bangunan sekolah dasar darurat yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, menjadi tempat belajar bagi 30 siswa seperti pada Senin (5/11/2018). Masyarakat membangun gedung sekolah itu demi kegiatan belajar mengajar anak-anak mereka.

 

Distribusi Guru

Penambahan jumlah sekolah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Hanya saja, penambahan jumlah sekolah ini belum diiringi oleh pemerataan distribusi guru. Hal ini pun pernah menjadi perhatian khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 2010, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), mengungkapkan, distribusi guru menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan pendidikan, khususnya pada daerah Papua.

Hingga tahun ajaran 2017/2018 lalu, distribusi guru memang masih menjadi kendala dalam sektor pendidikan di Indonesia. Sebagai perbandingan, satu sekolah dasar di Jakarta rata-rata memiliki 15 orang guru SD. Sementara di Papua, satu sekolah dasar rata-rata hanya diisi oleh tujuh orang guru.

Kebutuhan guru terhadap daerah-daerah khusus ini berkebalikan dengan kondisi ketersediaan pahlawan tanpa tanda jasa. Merunut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru SD di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir turun hingga 12,37 persen. Penurunan jumlah guru secara nasional ini tentunya memberi dampak pada distribusi guru di Indonesia.

Minimnya jumlah guru dapat menurunkan angka partisipasi sekolah pada jenjang sekolah dasar. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada dekade 1970-an. Saat itu, 50 persen anak usia enam hingga sembilan tahun di Indonesia tidak dapat merasakan bangku pendidikan karena terbatasnya ruangan sekolah dan jumlah guru yang mengajar (Kompas, 25 Mei 1971).

Harapan untuk mencapai titik nol pada angka putus sekolah masih terbuka lebar. Dalam empat tahun terakhir, angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Indonesia telah berkurang sangat signifikan. Perlu sejumlah langkah pada fasilitas pendidikan dan guru terutama pada daerah pedesaan agar target nasional semakin terwujudkan. (DEDY AFRIANTO/LITBANG KOMPAS)